Walau termasuk juga kepala daerah yang berhasil diusung PDI-P, Tri Rismaharini tak diundang dalam Kongres PDI-P VI di Bali, 9 April yang akan datang. Argumennya, Risma tak terdaftar juga sebagai kader PDI-P.
"Tanda sebagai kader PDI-P yaitu mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA), bila tak mempunyai KTA tak memiliki hak mendatangi kongres, namun bila Bu Risma ingin datang, ya terserah," kata Wakil Ketua Bagian Organisasi, DPC PDI-Perjuangan Kota Surabaya, Sukadar, Senin (6/4/2015).
Sukadar menyampaikan, wali kota wanita pertama Surabaya itu hanya orang luar yang berhasil diusung PDI-P untuk jadi wali kota Surabaya.
"Namun untuk pilwali th. ini, kami yakinkan tak akan mengusung orang luar, kami telah tegas mengusung kader sendiri," imbuhnya.
Dinilai tak mempunyai komunikasi yang baik dengan PDI-P sejak jadi wali kota Surabaya, Risma terancam akan tidak diusung lagi dalam Pilwali Surabaya, Desember yang akan datang.
Disamping itu, beberapa partai yang mempunyai kursi di DPRD Surabaya seperti PAN, Partai Golkar, Gerindra, serta PKS menyebutkan siap untuk mengusung Risma jadi walikota lagi sampai 2020.
"Tanda sebagai kader PDI-P yaitu mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA), bila tak mempunyai KTA tak memiliki hak mendatangi kongres, namun bila Bu Risma ingin datang, ya terserah," kata Wakil Ketua Bagian Organisasi, DPC PDI-Perjuangan Kota Surabaya, Sukadar, Senin (6/4/2015).
Sukadar menyampaikan, wali kota wanita pertama Surabaya itu hanya orang luar yang berhasil diusung PDI-P untuk jadi wali kota Surabaya.
"Namun untuk pilwali th. ini, kami yakinkan tak akan mengusung orang luar, kami telah tegas mengusung kader sendiri," imbuhnya.
Dinilai tak mempunyai komunikasi yang baik dengan PDI-P sejak jadi wali kota Surabaya, Risma terancam akan tidak diusung lagi dalam Pilwali Surabaya, Desember yang akan datang.
Disamping itu, beberapa partai yang mempunyai kursi di DPRD Surabaya seperti PAN, Partai Golkar, Gerindra, serta PKS menyebutkan siap untuk mengusung Risma jadi walikota lagi sampai 2020.
Post A Comment:
0 comments: