Pemkab Gresik Mendapat Penghargaan di Bidang Keuangan

Jatimevent.com - Akhir tahun 2016 menjadi momen paling menyenangkan bagi Pemkab Gresik. Bagaimana tidak, memasuki pergantian tahun ini, berbagai penghargaan tingkat nasional terus mengalir ke Kota Pudak.

Yang terbaru, Pemkab Gresik menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2015 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Penghargaan Nasional yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani diserahkan kepada Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di sela acara penyerahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2017 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (16/12/2016).

Artinya, di bidang pengelolaan keuangan saja, selama bulan Desember ini Gresik sudah menerima dua penghargaan tingkat nasional. Beberapa waktu lalu, Gresik baru saja menerima penghargaan Rakca dari Presiden Joko Widodo.

“Penghargaan diterima Pemkab Gresik kali ini karena dinilai berhasil dalam menyusun laporan keuangan yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015,” ujar Wabup Qosim usai menerima penghargaan.

Menurut dia, keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Gresik. “Tentunya, komitmen tersebut juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas pada pengelola keuangan dalam melaksanakan sistem manajemen keuangan yang semakin baik,” lanjutnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Yetty Sri Suparyatie, mengaku bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk mempertahankan berbagai prestasi yang diraihnya itu.

Alasannya, penghargaan ini dapat memotivasi jajaran pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang dipersyaratkan. “Selain laporan keuangan yang tepat waktu. Saat ini dalam pengelolaan keuangan Pemkab Gresik sudah e-audit dengan BPK. Dan Sistem Informasi penganggaran Keuangan Daerah (SIPKD) yang sudah online,”  urainya.

Disampaikannya pula, dalam beberapa tahun terakhir Pemkab Gresik banyak melakukan reformasi birokrasi terutama dalam pengelolaan keuangan. “Perubahan dasar dalam pengelolaan keuangan Pemerintah, yang dulu berbasis kas saat ini berbasis akrual. Hal ini dilakukan agar dalam tata kelola keuangan tersebut lebih baik dan lebih transparan sehingga lebih transparan dan akuntabel,” sambung dia.

Sumber: Surya