Dinas Pendidikan Sidoarjo Usul Gaji Guru Tidak Tetap Rp 1 Juta per Bulan

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Sidoarjo, Mustain Baladan, mengakui siap mengupah beberapa guru tak tetap (GTT) Rp 1 juta serta pegawai tak tetap (PTT) Rp 500.0000. Tetapi, Mustain tak dapat menanggung harapannya itu lantaran mesti lewat sistem perumusan biaya di DPRD.

"Boleh dong mengharapkan. Saya sih mengharapkan dapat mengupah Rp 1 juta untuk GTT serta tenaga tata usaha Rp 500.000. Namun posisi kami ini sebatas usulan lho. Kelak kan yang mengulas ada di Banggar (badan keuangan) DPRD," tutur Mustain selesai hearing dengan GTT/PTT serta Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan, Rabu (27/5/2015).

Usulan itu bakal dia cantumkan dalam pergantian biaya keuangan (PAK) yang bakal dibicarakan pada semester pertama tahun ini. Nanti, usulan itu bakal dibicarakan di legeslatif sambil sesuai dengan kekuatan daerah dalam mengupah beberapa GTT/PTT.

Di Sidoarjo, ada kian lebih 1700 guru serta tenaga tak tetap di semua tahap pendidikan. ”Saya mengharapkan realisasinya tahun ini. Namun bagaimanakah kajian di banggar, pasti kita saksikan kelak. Saya sendiri kasihan pada mereka. Cuma memanglah kami senantiasa terbentur dengan biaya,” ungkap Mustain.

Dia menyatakan, cuma guru yang mempunyai kualifikasi yang bakal memperoleh kenaikan gaji. Di beritakan pada awal mulanya, rendahnya gaji guru tak tetap (GTT) serta pegawai tak tetap (PTT) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo mematik beberapa GTT/PTT bersuara.

Mereka mendatangi DPRD menuntut kesejahteraan. Beberapa pengabdi ini meminta supaya disetarakan sesuai sama gaji minimal regional (UMR). Sampai kini, beberapa GTT/PTT ini cuma diupah pada Rp 150.000 hingga optimal Rp 600.000.

"Dapat dipikirkan bagaimanakah kehidupan kami dengan gaji segitu. Kami ini dedikasi namun tak di perhatikan. Sekurang-kurangnya sesuai sama UMR-lah," tutur koordinator Komunitas GTT/PTT, Yhan Hidayat.

Beberapa guru meminta supaya kenaikan gaji ini disegerakan. Pasalnya, terdapat beberapa GTT/PTT yang bekerja kian lebih 10 tahun tidak ada penambahan status. Yhan mengharapkan ada kebijakan khusus untuk memasukkan biaya kesejahteraan GTT/PTT ke Pergantian Biaya Keuangan (PAK) APBD.