Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk Laporan Info Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Gresik 2014 ditemukan banyak kejanggalan dari laporan Bupati Sambari Halim Radianto. Argumennya, ada pebedaaan pada laporan bupati di banding unit kerja piranti daerah waktu rapat dengar pendapat Pansus LKPJ.
Dalam rapat dengar pendapat sepanjang dua hari sejak mulai Selasa, (21/4/2915), telah terdapat banyak kejanggalan. Laporan Badan Penanaman Modal serta Perizinan (BPMP), umpamanya, ada tanda-tanda banyak toko moderen yang belum mengantongi izin.
Diluar itu juga banyak pabrik serta rumah toko (Ruko) yang baru mengantongi izin pemakaian ruangan (IPR) namun telah berani membangun bangunan hingga usai. Walau sebenarnya, harus melengkapi izin masalah (HO) serta izin membangun bangunan (IMB).
Begitupun waktu rapat dengar pendapat pada Pansus LKPJ serta Unit Kerja Pamong Praja (Satpol PP). Di instansi itu juga ditemukan ketidaktegasan Satpol PP dengan adanya banyak ruko serta toko moderen yang belum berizin namun tak di beri sanksi penutupan atau pemberhentian.
"Apa yang dilaporkan Bupati tak sesuai sama kemampuan bawahannya. Bupati cuma mengarang cerpen," kata Syafi' AM, anggota Tim Pansus LKPJ, Kamis (23/4/2015).
Tim LKPJ masih tetap belum yakin seutuhnya dengan LKPJ yang di sampaikan Bupati Sambari pada Senin (20/4/2015), salah satunya tentang kemampuan Dinas Pendidikan. Satu diantaranya standard service minimum (SPM) di instansi pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Semestinya, tiap-tiap ruangan kelas mesti ada laboratorium namun buktinya belum seluruhnya SMP Negeri serta MTs Swasta mempunyai. "Ini baru salah satu indikator. Walau sebenarnya ada 12 SPM yang perlu dipenuhi Dinas Pendidikan", kata Syafi'.
Dalam rapat dengar pendapat sepanjang dua hari sejak mulai Selasa, (21/4/2915), telah terdapat banyak kejanggalan. Laporan Badan Penanaman Modal serta Perizinan (BPMP), umpamanya, ada tanda-tanda banyak toko moderen yang belum mengantongi izin.
Diluar itu juga banyak pabrik serta rumah toko (Ruko) yang baru mengantongi izin pemakaian ruangan (IPR) namun telah berani membangun bangunan hingga usai. Walau sebenarnya, harus melengkapi izin masalah (HO) serta izin membangun bangunan (IMB).
Begitupun waktu rapat dengar pendapat pada Pansus LKPJ serta Unit Kerja Pamong Praja (Satpol PP). Di instansi itu juga ditemukan ketidaktegasan Satpol PP dengan adanya banyak ruko serta toko moderen yang belum berizin namun tak di beri sanksi penutupan atau pemberhentian.
"Apa yang dilaporkan Bupati tak sesuai sama kemampuan bawahannya. Bupati cuma mengarang cerpen," kata Syafi' AM, anggota Tim Pansus LKPJ, Kamis (23/4/2015).
Tim LKPJ masih tetap belum yakin seutuhnya dengan LKPJ yang di sampaikan Bupati Sambari pada Senin (20/4/2015), salah satunya tentang kemampuan Dinas Pendidikan. Satu diantaranya standard service minimum (SPM) di instansi pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Semestinya, tiap-tiap ruangan kelas mesti ada laboratorium namun buktinya belum seluruhnya SMP Negeri serta MTs Swasta mempunyai. "Ini baru salah satu indikator. Walau sebenarnya ada 12 SPM yang perlu dipenuhi Dinas Pendidikan", kata Syafi'.
Tim Pansus LKPJ DPRD Gresik lebih emosi lagi lihat sebagian Kepala Dinas serta Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (Dirut BUMD) tak ada yang penuhi undangan Pansus LKPJ serta cuma diwakili bawahannya. Salah satunya, PT Gresik Migas, KONI serta Dinas Tenaga kerja serta Transmigrasi (Disnakertrans).
"Ada yang kami usir tempo hari, yakni Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Hariadi dan Wakil Direktur Umum serta Pengembangan BUMD PT Gresik Migas Nurdin Saini, lantaran Dirutnya tak penuhi undangan pansus dengan argumen Dirut PT Gresik Migas Buchori tengah di kantor Jakarta," kata Edi Santoso, Ketua Pansus LKPj DPRD Gresik.
Mereka bakal di panggil lagi. "Kami agendakan lagi untuk dengar pendapat pada Kepala Dinas serta Dirut BUMD. Kami telah dapat meyakinkan bahwa bakal memberi teguran keras dalam paripurna kelak," tuturnya. Edi juga meneror bakal merekomendasi Dirut PT Gresik Migas dicopot dari jabatannya karena tidak sering masuk kantor di Gresik serta kerap di Jakarta.
"Kami bakal merekomendasikan supaya Dirut Gresik Migas ditukar orang Gresik saja, agar kerap masuk kantor serta tak tinggal di Jakarta. Ini telah pelecehan pada anggota DPRD Gresik," tambah Edi.
Saat ini, Tim Pansus LKPJ tengah studi banding ke Yogyakarta naik kereta api. Dijadwalkan hingga Sabtu baru kembali.
Pada awal mulanya, Bupati Gresik pada Senin (20/4/2015) lalu menyatakan dalam LKPJ bahwa seluruh kemampuan SKPD serta BUMD di Gresik terwujud. "Kesuksesan ini dapat lantaran partisipasi dewan, hingga dapat wujudkan Gresik yang tambah baik," kata Sambari.
Post A Comment:
0 comments: