Risma Digantikan Nurwiyanto untuk Pimpin Surabaya

Jatimevent.com - Nurwiyanto, Inspektur Wilayah Propinsi Jawa timur bakal menukar posisi Tri Rismharini dalam kurun waktu depan. Minimum hingga dilantiknya pada daerah baru Kota Surabaya. Bahkan juga bila Pilwali hingga diundur pada 2017, sepanjang dua tahun ini juga Kepala Inspektorat Lokasi Propinsi Jawa timur itu bakal memimpin Kota Pahlawan Surabaya. Terkecuali Surabaya, beberapa daerah yang telah di pastikan akan di pimpin Pj yaitu Jember, Situbondo, Gresik, Lamongan, Pacitan serta daerah lain.

Tetapi yang diutamakan yaitu beberapa kepala daerah yang habis saat jabatannya pada Agustus serta September ini. Risma sendiri saat jabatannya juga sebagai Wali Kota Surabaya bakal selesai 28 September 2015. Kepastian itu di sampaikan Gubernur Jawa timur Soekarwo selesai Pertemuan Kerja Paguyuban Rektor se-Jatim di Bank Jawa timur. Informasi yang di terima, terkecuali Nurwiyanto, beberapa petinggi eselon di Pemrov Jawa timur sudah diputuskan juga sebagai Pj oleh Pakde Karwo.

Seperti Kabupaten Gresik digantikan Akmal Budianto (Badiklat). Bupati Jember sesaat bakal dijabat Supaad (Kadis Pengairan). Bupati Stubondo dipercayakan pada Zainal Muhtadin (Bakesbangpol). Ngawi diakui Sujono (Arsip Perpustakaan), Pj Bupati Blitar Maskur (Peternakan), Kediri dijabat Idrus (Asisten I), sesaat Lamongan dipercayakan pada Wahid Wahyudi (Kepala Dishub).

Waktu di konfirmasi, Wahid mengamini bahwa dianya bakal ditugaskan juga sebagai Pj di Lamongan. Bahkan juga dia pernah bercanda atas kondisi Pilkada di Lamongan yang sekarang ini cukup dinamis. "Tak ada calon tunggal. Saya belum tahu persis mulai kapan ditugaskan di Lamongan,” tuturnya.

Pakde Karwo menyebutkan, kurun waktu dekat ini ketentuan Mendagri telah turun. Terlebih empat daerah, yaitu Surabaya, Gresik, Jember, serta Situbondo. Mengingat di empat lokasi itu saat akhir jabatan kepala daerah pada Agustus hingga September.

“Sesuai ketentuan, sebulan saat sebelum saat jabatan habis, harus sudah ada Pj. Serta kami sudah kirim beberapa nama itu ke Mendagri. Secepat-cepatnya bakal turun," kata Pakde Karwo. Pakde Karwo memiliki hak kirim tiga nama untuk isi Pj di beberapa daerah itu. Dari tiga nama itu bakal diambil satu untuk diputuskan juga sebagai Pj. Pakde Karwo menyebutkan ada 13 nama calon Pj yang sudah diantar, tetapi baru lima daerah yang turun.

Ketua Komisi A DPRD Jawa timur, Fredy Purnomo bereaksi atas penunjukan Pj di beberapa daerah di Jawa timur. Akan tetapi, Fredy mengerti bahwa penunjukan Pj itu adalah kewenangan gubernur untuk isi kekosongan kepala daerah.

“Pj tak bisa semena-semena. Semua kebijakan yang berbentuk strategis terus harus dikomunikasikan serta ditanyakan ke gubernur. Tak sampailah program pembangunan kota bakal amburadul apabila dipegang Pj,” kata Fredy.

Dalam bekerja juga sebagai Pj di beberapa daerah itu bakal dipandu dengan ketentuan. Bahkan juga meraka juga mesti ikuti dasar. “Misalnya program APBD, pembangunan nasional sampai Perda RT/RW seluruhnya sesuai sama dasar pekerjaan,” kata Fredy.

Menurut Fredy, Pj pada daerah tak beda dengan kehadiran bupati atau wali kota. Mereka juga sebagai koordinator serta bertanggungjawab di semasing kab/kota. Mereka tak bekerja sendiri. “Pj sifatnya cuma isi kekosongan pada daerah. Waktu mengambil kebijakan strategis bakal konsulatsi serta koordinasi dengan Mendagri," kata Fredy.

Disamping itu, salah satu anggota Komisi Layanan Umum Jawa timur, Abdullah, bereaksi lain. Dia menyangsikan netralitas PJ ini dalam mengawal Pilkada. Susah menghindari jabatannya dari kebutuhan politik.

"PJ itu yaitu petinggi titipan. Layanan masyarakat yang tak bisa terlewatkan. Tetapi saya yakini bahwa layanan umum tidak semaksimal bila pada daerah difinitif," reaksi Abdullah.