Puluhan Warga Jatim Tolak Jokowi Minta Maaf Kepada Keluarga PKI

Jatimevent.com - Puluhan warga Jawa timur geram serta kecewa waktu mendatangi kantor DPRD Jawa timur dalam situasi melompong, Kamis (13/8/2015). Tidak ada kesibukan parlemen di gedung wakil rakyat itu. Walau sebenarnya massa ini mau mengemukakan masukan mereka berkenaan gagasan pidato Presiden Jokowi masalah keinginan maaf pada PKI.

Suatu organisasi yang semasa Orde Baru juga sebagai organisasi terlarang. Tetapi beberapa puluh massa yang mengakui dari Gerakan Bela Negara itu menampik gagasan pidato presiden itu. "Kami mendengar bahwa Presiden bakal mohon maaf pada keluara PKI," kata warga.

Tindakan mendatangi kantor DPRD Jawa timur itu direspons cepat petugas keamanan. Beberapa puluh aparat kepolisian segera di turunkan mengamankan objek fital punya pemerintah itu. Terlebih aparat lihat massa geram lantaran tidak ada anggota dewan yang menjumpai warga.

Sesudah beberapa lama, nampak satu anggota dewan menjumpai sekitar 30 masyarakat perwakilan dari banyak daerah di Jawa timur itu. "Kami menampik keras gagasan pidato kenegaraan Presiden jokowi dalam rencana HUT kemerdekaan RI besok bila berisi mohon maaf pada keluarga PKI," kata Arukat, perwakilan warga.

Warga semakin jengkel lantaran mereka cuma didapati Noer Soecipto, dari Gerindra. Noer bukanlah anggota dewan yang memahami menyangkut pemerintahan. Karena, dia yaitu anggota Komisi B, bagian perekonomian.

Pertemuan massa serta anggota dewan ini juga memanas lantaran dinilai pihak dewan tak tanggap. Massa dengan suara tinggi menekan serta memaksa anggota dewan itu kirim melalui faks surat pernyataan penolakan Gerakan Bela Negara atas pidato Presiden ke Setneg (Sekertaris negara).

Arukat menyamapikan bahwa saat sebelum mendatangi gedung DPRD Jawa timur, pihaknya telah kirim surat ke kantor dewan di Jl Indrapura Surabaya ini. "Kami sesalkan cuma ada satu anggota dewan yang menjumpai. Bila pidato keinginan maaf itu terus ada, kami bakal membawa massa semakin banyak," tuturnya.

Noer Soecipto mengaku bahwa tuntutan warga itu susah dipenuhi. Karena tak ada pimpinan dewan serta tak ada dewan dari komisi A yang mengatasi pemerintahan. "Keinginan warga sangatlah lumrah. Saya termasuk juga salah satu keluarga korban penganiayaan PKI. Namun sangatlah tak benar bila Presiden atas nama negara mohon maaf ke keluarga PKI," kata Noer yang menuruti tuntutan massa kirim faks ke Setneg.