Foto: Surya
Sunarti meraung-raung di dalam beberapa ratus warga sesama korban lumpur Lapindo yang mengadakan unjuk rasa, Minggu (10/5/2015). Dia berteriak histeris lantaran sampai pertengahan Mei 2015, masih tetap belum terang kapan ubah rugi dibayar Pemerintah Pusat.
"Jarene Mei. Mei iku akeh. Taon ngarep ono Mei. Mei kapan (Tuturnya Mei. Mei itu banyak tahun depan juga ada Mei)," teriaknya sambil ditenangkan warga lain.
Berkali-kali Sunarti mengungkit janji-janji pelunasan dari PT Minarak Lapindo Jaya serta Pemerintah Pusat. Untuk Sunari, janji-janji itu bikin dianya tidak kuat menahan beban hidup. "Pak Jokowi, saya wes gak kuat maneh (Pak Jokowi, saya sudah tidak kuat lagi)," kata Sunarti.
Beberapa warga yang masuk Peta Ruang Terdampak (PAT) ini mengakui selalu dibohongi. Di beberapa media masa, Pemerintah Pusat senantiasa menyampaikan, Mei 2015 yaitu batas pelunasan. Tetapi sampai pertengahan Mei, belum ada sinyal tanda pelunasan itu.
Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Maksum Zubair juga ada dalam tindakan itu. Diakuinya tak dapat banyak berbuat lantaran Pemerintah Pusat belum setuju dengan pihak Lapindo. "Masalahnya ada di keduanya. Kami disini tak dapat banyak berbuat," katanya.
Info yang masuk ke Pansus, molornya pencairan ini lantaran tak ada titik temu pada pemerintah serta Lapindo. Pemerintah meminta jaminan aset Lapindo juga sebagai prasyarat pencairan dana talangan ubah rugi sebesar Rp 781 miliar.
"Jarene Mei. Mei iku akeh. Taon ngarep ono Mei. Mei kapan (Tuturnya Mei. Mei itu banyak tahun depan juga ada Mei)," teriaknya sambil ditenangkan warga lain.
Berkali-kali Sunarti mengungkit janji-janji pelunasan dari PT Minarak Lapindo Jaya serta Pemerintah Pusat. Untuk Sunari, janji-janji itu bikin dianya tidak kuat menahan beban hidup. "Pak Jokowi, saya wes gak kuat maneh (Pak Jokowi, saya sudah tidak kuat lagi)," kata Sunarti.
Beberapa warga yang masuk Peta Ruang Terdampak (PAT) ini mengakui selalu dibohongi. Di beberapa media masa, Pemerintah Pusat senantiasa menyampaikan, Mei 2015 yaitu batas pelunasan. Tetapi sampai pertengahan Mei, belum ada sinyal tanda pelunasan itu.
Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Maksum Zubair juga ada dalam tindakan itu. Diakuinya tak dapat banyak berbuat lantaran Pemerintah Pusat belum setuju dengan pihak Lapindo. "Masalahnya ada di keduanya. Kami disini tak dapat banyak berbuat," katanya.
Info yang masuk ke Pansus, molornya pencairan ini lantaran tak ada titik temu pada pemerintah serta Lapindo. Pemerintah meminta jaminan aset Lapindo juga sebagai prasyarat pencairan dana talangan ubah rugi sebesar Rp 781 miliar.
Post A Comment:
0 comments: