Terganjal Pembebasan Lahan, Tol Surabaya-Kertosono Tertunda

Gagasan pengoperasian tol Surabaya-Kertosono pada akhir 2015 kemungkinan terlambat lagi. Karena, baik proyek tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) ataupun Mojokerto-Kertosono (Moker), keduanya sama terkendala pembebasan tempat.

Dikarenakan tempat, PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI), pemegang hak konsesi pembangunan tol Moker, sangat terpaksa hentikan pelaksanaan di seksi 2 serta 4 di Jombang. Dengan hal tersebut, kontraktor ini praktis cuma mengerjakan seksi 3 di Mojokerto. "Seksi 2 slow down," kata Samsoel Choir, Pimpro Seksi 2 serta 3 pada Surya, Senin (1/3/2015).

Selama masalah tempat belum selesai, kata Samsoel, susah menyelesaikan tol yang semestinya telah beroperasi mulai sejak 2012 itu. Dari empat seksi yang dikerjakan MHI, baru seksi 1 yang menghubungkan Jombang-Kertosono yang telah beroperasi.

Pelaksanaan seksi 2 jadi mulai sejak dua bulan lalu dihentikan. Disini, proyek terganjal 25 bagian tempat punya 17 orang. Pelaksanaan fisik terputus pada step pengurukan tempat. Hasil pantauan Surya di tempat, Selasa (2/3/2015), telah tak tampak lagi ada alat berat.

Buldozer yang berminggu-minggu meratakan tanah telah dipindahkan ke tempat lain. Sore tempo hari, yang terlihat cuma sekumpulan anak asik bermain di tempat sisa urukan. Ujung urukan berhenti di ladang tebu. Bila saja dilanjutkan, urukan itu bakal tembus lurus dengan tiang pancang jalan layang, persis di seberang ladang tebu.

Ladang itu punya Sugiyanto (58), warga Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Jombang. Sugiyanto mengaku sawahnya sebagai pemutus jalur tol. Ia belum pernah bertemu dengan pihak manapun untuk negosiasi harga, termasuk juga dengan P2T.

“Tidak, tak pernah sekalipun saya bertemu,” tegasnya, Selasa (2/6/2015). Sugiyanto sendiri mengharapkan dapat berunding dengan petugas P2T. Namun, kemungkinan bakal alot. Karena, ia membanderol harga Rp 1.6 juta/m2. Harga ini delapan kali lebih tinggi di banding ganti rugi yang dibanderol pemerintah.

“Saya dengar P2T menawar Rp 210.000/m2. Namun, kami serta warga lain setuju Rp 1.6 juta,” tandasnya. Sugiyanto menyebutkan harga yang disuruhnya itu layak. Karena, harga tanah dari tahun ke tahun selalu naik.

Lahan Sugiyanto memiliki ukuran 12 x 67 meter. Berdasarkan pada maket tol, yang terdampak pembangunan sekitar 60 meter. Ada bekas tujuh meter yang luput dari pembebasan. Namun, ia minta seluruhnya ditukar rugi. “Kan ketentuannya, bila bekas (lahan) kurang dari 10 meter ya dibeli juga,” tutur mekanik di bengkel motor itu.

Dengan harga itu, Sugiyanto bakal terima ganti rugi sekitar Rp 1,286 miliar. Demikian sebaliknya, bila memakai harga P2T Rp 120.000/m2, ia cuma mengantongi Rp 96,4 juta. “Kalau harga nya tak pas, saya tidak akan melepas,” tuturnya.

Ainun Najib, Kepala Desa Watudakon menuturkan, di desanya ada 25 bagian tempat yang belum dibebaskan. Tempat itu, punya 17 warga, termasuk juga Sugiyanto. Najib juga membetulkan bila permasalahan paling utama molornya pengelolaan jalan tol di desanya yaitu keinginan harga yang tinggi. Proyek tol masuk ke Desa Watudakon mulai sejak 2006. Ada 44 KK di desa ini yang terdampak proyek tol serta saat ini tinggal tempat punya 17 KK yang masih belum dapat dibebaskan.