Gubernur Jawa Timur, Soekarwo minta Kementerian Riset, Tehnologi serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berikan kelonggaran pada 11 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa timur yang telah dibekukan.
Soekarwo berdalih ada nasib beberapa ribu mahasiswa yang dipertaruhkan dalam soal ini. Gubernur yang akrab di panggil Pakde Karwo minta Kemenristekdikti memberi saat untuk PTS-PTS itu untuk melengkapi seluruhnya kekurangan yang dimaksud Kemenristekdikti.
“Menurut saya bisa saja itu (pembekuan serta penutupan) dikerjakan. Namun tolong berilah saat pada mereka (PTS) untuk berbenah," papar Pakde Karwo di Gedung Negara Grahahadi, Senin (15/6/2015).
Penutupan PTS-PTS di daerah dengan cara mendadak, kata Pakde Karwo, bakal menimbulkan efek besar, terutama untuk mahasiswa. Juga punya pengaruh pada orang-orang di daerah tempat PTS itu ada.
"Karena banyak PTS itu sebagai andalan orang-orang setempat untuk memperoleh pendidikan tinggi," tuturnya.
Gubernur mengharapkan saat toleransi untuk mengatur diri itu paling lama setahun. "Butuh juga dipikirkan untuk berikan pertolongan. Bila segera ditutup kasihan, lantaran disana ada mahasiswanya, ada dosennya, serta ada pegawainya,” tuturnya.
Pada beberapa pemimpin PTS yang masuk zona merah, Gubernur Soekarwo juga minta mereka secepat-secepatnya berbenah, melengkapi seluruh kriteria yang masih kurang.
”Yang saya tawarkan ini jenis jalan keluar, bukanlah ketentuan. Jadi berapakah lama yang diperlukan untuk pembenahan, itu terserah dari kementerian. Yang pasti jangan sempat lalu hal semacam ini dikira juga sebagai hukuman. Lantaran ini berkenaan pendidikan, jadi prosesnya sistem pendidikan dari negara pada rakyatnya,” ujarnya.
Beberapa puluh ribu mahasiswa di 12 perguruan tinggi swasta (PTS) resah. Ini sesudah Kementerian Penelitian Tehnologi serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berikan status nonaktif lantaran universitas dikira punya masalah.
Status itu saat sebelum telah menerpa 11 PTS di Jawa timur. Bedanya 11 universitas itu seluruhnya memanglah telah lama tak beroperasi.
Di universitas Institut Keguruan serta Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang umpamanya, beberapa mahasiswa yang resah, minggu lalu sampai demonstrasi. Tindakan yang dikomendasi Ahmad Zahudi itu intinya menuntut, pihak rektorat secepat-cepatnya melakukan tindakan untuk menyelamatkan sekitar 16.000 mahasiswa disana.
“Tapi Alhamdulillah, saya dengar universitas saat ini sudah kirim berkas ke Dikti,” kata mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi itu.
Keresahan sama dihadapi belasan ribu mahasiswa Kampus Nusantara PGRI (UNP) Kediri. Adi mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan serta Rekreasi, umpamanya mengakui bimbang dengan agenda wisuda yang ditunggunya.
Andi yang baru usai ujian skripsi ini cemas acara penobatan sarjana itu mendadak dilarang atau dinyatakan ilegal.
“Informasinya simpang siur. Ada yang katakan, seluruhnya aktivitas statusnya tidak diaktifkan. Tidak cuma penerimaan mahasiswa baru yang dilarang, namun juga wisuda,” katanya. Beberapa keresahan itu masuk ke Dewan Perwakilan Mahasiswa (DMP) UNP. Akan tetapi, sampai saat ini, organisasi intra universitas ini masih tetap dapat menahan diri. Tak hingga berunjuk rasa ke manajemen universitas.
Ketua DPM UNP Kediri, Hafidz al Fauzi mengungkap, biasanya mahasiswa takut kuliahnya dihentikan atau ijazahnya kelak tak diakui. “Kami mengharapkan ada dialog dengan rektor. Kami mau dengarkan penjelasan beliau,” katanya Hafidz.
Sepengetahuan Hafidz, pihak universitas telah lakukan penyelamatan hari esok kampusnya.
Soekarwo berdalih ada nasib beberapa ribu mahasiswa yang dipertaruhkan dalam soal ini. Gubernur yang akrab di panggil Pakde Karwo minta Kemenristekdikti memberi saat untuk PTS-PTS itu untuk melengkapi seluruhnya kekurangan yang dimaksud Kemenristekdikti.
“Menurut saya bisa saja itu (pembekuan serta penutupan) dikerjakan. Namun tolong berilah saat pada mereka (PTS) untuk berbenah," papar Pakde Karwo di Gedung Negara Grahahadi, Senin (15/6/2015).
Penutupan PTS-PTS di daerah dengan cara mendadak, kata Pakde Karwo, bakal menimbulkan efek besar, terutama untuk mahasiswa. Juga punya pengaruh pada orang-orang di daerah tempat PTS itu ada.
"Karena banyak PTS itu sebagai andalan orang-orang setempat untuk memperoleh pendidikan tinggi," tuturnya.
Gubernur mengharapkan saat toleransi untuk mengatur diri itu paling lama setahun. "Butuh juga dipikirkan untuk berikan pertolongan. Bila segera ditutup kasihan, lantaran disana ada mahasiswanya, ada dosennya, serta ada pegawainya,” tuturnya.
Pada beberapa pemimpin PTS yang masuk zona merah, Gubernur Soekarwo juga minta mereka secepat-secepatnya berbenah, melengkapi seluruh kriteria yang masih kurang.
”Yang saya tawarkan ini jenis jalan keluar, bukanlah ketentuan. Jadi berapakah lama yang diperlukan untuk pembenahan, itu terserah dari kementerian. Yang pasti jangan sempat lalu hal semacam ini dikira juga sebagai hukuman. Lantaran ini berkenaan pendidikan, jadi prosesnya sistem pendidikan dari negara pada rakyatnya,” ujarnya.
Beberapa puluh ribu mahasiswa di 12 perguruan tinggi swasta (PTS) resah. Ini sesudah Kementerian Penelitian Tehnologi serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berikan status nonaktif lantaran universitas dikira punya masalah.
Status itu saat sebelum telah menerpa 11 PTS di Jawa timur. Bedanya 11 universitas itu seluruhnya memanglah telah lama tak beroperasi.
Di universitas Institut Keguruan serta Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang umpamanya, beberapa mahasiswa yang resah, minggu lalu sampai demonstrasi. Tindakan yang dikomendasi Ahmad Zahudi itu intinya menuntut, pihak rektorat secepat-cepatnya melakukan tindakan untuk menyelamatkan sekitar 16.000 mahasiswa disana.
“Tapi Alhamdulillah, saya dengar universitas saat ini sudah kirim berkas ke Dikti,” kata mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi itu.
Keresahan sama dihadapi belasan ribu mahasiswa Kampus Nusantara PGRI (UNP) Kediri. Adi mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan serta Rekreasi, umpamanya mengakui bimbang dengan agenda wisuda yang ditunggunya.
Andi yang baru usai ujian skripsi ini cemas acara penobatan sarjana itu mendadak dilarang atau dinyatakan ilegal.
“Informasinya simpang siur. Ada yang katakan, seluruhnya aktivitas statusnya tidak diaktifkan. Tidak cuma penerimaan mahasiswa baru yang dilarang, namun juga wisuda,” katanya. Beberapa keresahan itu masuk ke Dewan Perwakilan Mahasiswa (DMP) UNP. Akan tetapi, sampai saat ini, organisasi intra universitas ini masih tetap dapat menahan diri. Tak hingga berunjuk rasa ke manajemen universitas.
Ketua DPM UNP Kediri, Hafidz al Fauzi mengungkap, biasanya mahasiswa takut kuliahnya dihentikan atau ijazahnya kelak tak diakui. “Kami mengharapkan ada dialog dengan rektor. Kami mau dengarkan penjelasan beliau,” katanya Hafidz.
Sepengetahuan Hafidz, pihak universitas telah lakukan penyelamatan hari esok kampusnya.
Post A Comment:
0 comments: